Sekitarkita.co - Gelombang aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui gerakan massa dan aksi unjuk rasa dinilai tidak semestinya hanya dipandang sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Di balik aksi tersebut, terdapat suara publik yang perlu diterjemahkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Koordinator Bidang Pengawasan Kinerja Pemerintah DPP Gerakan Nasional Transparansi Publik (GNTP), Hery Wijatmoko, SH, mengatakan pemerintah pusat perlu memberikan perhatian serius terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Baca Juga :

• Dari Jalan Mulus hingga UMKM, Efek Investasi PT BSI Terasa di Pesanggaran

• Sitopo DPU CKPP Banyuwangi Hadir di CFD Karetan, Ruang Publik Makin Nyaman

• DPU CKPP Banyuwangi Perketat Rumija, Tiang Internet Tak Boleh Sembarangan Berdiri

Menurut dia, ruang demokrasi harus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan. Pemerintah, di sisi lain, dituntut mampu merespons aspirasi tersebut melalui dialog serta kebijakan yang konkret.

“Gerakan masyarakat itu penting dan perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ini merupakan suara hati nurani rakyat yang harus didengar dan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Hery.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan GNTP adalah keterbukaan informasi publik. Hery menilai masih terdapat masyarakat, aktivis maupun kelompok pengawas sosial yang mengalami kesulitan memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan.

Padahal, keterbukaan informasi merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan jalannya pemerintahan dapat diawasi publik.

“Transparansi informasi ke bawah harus menjadi target utama pemerintah dalam menjawab pertanyaan publik. Dengan keterbukaan, roda pemerintahan dapat berjalan lebih transparan, rasional, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Karena itu, menurut GNTP, mekanisme keterbukaan informasi tidak boleh berhenti sebatas pemenuhan prosedur administratif. Masyarakat harus benar-benar memperoleh akses terhadap informasi yang memang menjadi hak publik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain transparansi, GNTP juga menyoroti struktur belanja negara untuk gaji, fasilitas dan tunjangan pejabat publik. Pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi secara objektif dan rasional terhadap berbagai komponen pengeluaran tersebut.

Hery mengusulkan adanya kajian mengenai kemungkinan pengurangan terhadap komponen penghasilan atau fasilitas yang dinilai tidak menjadi prioritas.

“Kalau memang memungkinkan, kami mengusulkan adanya pengurangan sekitar 40 persen terhadap komponen tertentu yang dinilai tidak prioritas. Penghematan tersebut sebaiknya dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Meski demikian, GNTP menegaskan usulan tersebut bukan kebijakan yang dapat diterapkan secara serampangan. Evaluasi harus mempertimbangkan regulasi, beban kerja, tanggung jawab jabatan, serta prinsip keadilan dan kepatutan.

Hery juga menilai persoalan korupsi tidak bisa disederhanakan hanya dengan menaikkan maupun menurunkan penghasilan pejabat. Pemberantasan korupsi membutuhkan penguatan sistem secara menyeluruh, mulai dari integritas aparatur, pengawasan, transparansi hingga penegakan hukum.

GNTP turut mendorong penguatan kebijakan antikorupsi, termasuk upaya memperkuat regulasi terkait perampasan aset hasil tindak pidana. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat terus mencari formulasi terbaik untuk memperkuat instrumen pemberantasan korupsi.

“Yang kita butuhkan bukan hanya hukuman yang berat, tetapi juga sistem yang mampu mencegah korupsi sejak awal. Transparansi, pengawasan masyarakat, penegakan hukum dan pembiayaan politik yang sehat harus berjalan bersama,” ujarnya.

Menurut Hery, tingginya biaya politik juga perlu menjadi perhatian nasional. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila jabatan publik dipandang sebagai sarana untuk mengembalikan modal politik melalui cara-cara yang melanggar hukum.

GNTP berharap Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintah pusat membuka ruang lebih luas bagi masukan masyarakat sipil dan kelompok pemantau pemerintahan.

Aspirasi yang muncul melalui aksi massa, menurut Hery, seharusnya tidak berhenti sebagai peristiwa di jalanan. Pemerintah perlu menerjemahkannya menjadi dialog, evaluasi serta langkah kebijakan yang mampu menjawab persoalan masyarakat.

“Intinya, kami tidak ingin hanya mengkritik. Kami juga menawarkan solusi. Pemerintahan yang transparan, efisien, profesional, berintegritas dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik,” pungkasnya.

GNTP menegaskan akan terus mendorong penguatan keterbukaan informasi, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta penggunaan anggaran negara yang efektif dan berpihak kepada kepentingan rakyat.